Minahasa Utara – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggali potensi bidang kelautan dan perikanan diberbagai daerah di Indonesia untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan dalam bentuk program Kampung Perikanan Budidaya seperti di Kabupaten Minahasa Utara dengan komoditas ikan nila.
Diakui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Tb Haeru Rahayu, ikan nila menjadi salah satu unggulan budidaya air tawar karena pertumbuhannya cepat, tingkat resistensi terhadap penyakit yang tinggi, mampu bertahan pada perubahan lingkungan, dan memiliki fleksibilitas dalam media pemeliharaan.
Tepatnya di Desa Warukapas Kecamatan Dimembe, lahan budidaya terbuat dari tanah di mana sumber air utamanya berasal dari Gunung Klabat yang sangat bersih dan jernih sehingga baik untuk pertumbuhan nila. Rata-rata luas per unit kolam mencapai 700 m2 dengan total lahan 226 hektare.
“Hasil produksinya lumayan besar, hampir tiap hari ada aktivitas panen untuk Desa Warukapas dengan potensi 50-60 ton/bulan,” ujar Habil Rahmadani Penyuluh Perikanan.
Untuk pemanenan dan pemasaran, pembudidaya tidak perlu kesulitan. Mereka memiliki depot langganan yang akan dihubungi ketika masa panen tiba untuk mengambil ikan hasil budidaya. Nila akan dipilah sesuai ukurannya dan ditimbang, kemudian dijual dengan harga Rp29.000-30.000/kg.
Selanjutnya, ikan nila dibawa ke penampungan yang dimiliki depot untuk dijual kembali secara eceran. Hanya sedikit sekali pembudidaya yang punya depotnya sendiri karena modal untuk mengangkut nila dari kolam ke depot cukup besar. Hal ini akibat jalan yang dilalui menuju kolam masih berbatu dan membelah kebun sehingga alat angkut harus dimodifikasi ulang.
“Keluhan para pembudidaya juga biasanya harga pakan (pelet) tiap bulan ada kenaikan, itu yang jadi banyak biaya di situ karena untuk budidaya nila pakan kan 70-80%. Rata-rata pelet Rp400.000-an yang kemasan 30kg,” imbuh penyuluh berusia 30 tahun itu.
Melihat besarnya kebutuhan budidaya ikan nila tersebut, para pembudidaya dapat memanfaatkan akses permodalan dari KKP sehingga usahanya bisa berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan. Modal tersebut digulirkan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).
