KKPNews, Natuna – Guna mendorong perekonomian di pulau-pulau kecil terluar, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana akan membangun 20 Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia dapat dikelola dengan baik.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan, saat ini sudah ada 3 SKPT yang sudah selesai dibangun, dan 11 lainnya diharapkan selesai tahun ini.
“Ada 14 jumlahnya di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang sudah kami selesaikan di Simeulue, Tahuna, dan Natuna” ungkap Sjarief, saat memantau pembangunan SKPT Natuna, Selasa (30/1).
Selain 14 SKPT terdahulu, KKP juga akan menerima hibah Jepang dalam pembangunan SKPT di 6 wilayah seperti Natuna, Sabang, Morotai, Biak Numfor, Saumlaki, dan Moa. Sjarief menambahkan, hibah tersebut akan disalurkan oleh Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) tanpa syarat. Jepang berjanji akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas ikan dan tidak akan terlibat langsung dalam proses operasional
“Jadi di Natuna nanti ada dua SKPT , satu yang kita buat dan satu lagi yang dihibahkan oleh Jepang,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (28/01).
Sjarief menambahkan, model SKPT Natuna akan diimpelementasikan dalam pembangunan SKPT lain di seluruh wilayah Indonesia. “Model seperti ini akan bisa dilihat dibanyak titik, Merauke sudah kita siapkan. Kemudian Sebatik, Saumlaki, Morotai juga sudah kita siapkan,” tambahnya.
Dengan dibangunnya SKPT ini, KKP beraharap dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia dengan bertumbuhnya geliat perekonomian kelautan dan perikanan secara optimal. (Garry Achmad/AFN)
Guna mendorong kesejahteraan dan memastikan keamanan masyarakat di pulau kecil terluar Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa titik . Salah satunya di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pembangunan SKPT diharapkan akan menghidupkan kegiatan-kegiatan ekonomi di pulau terluar sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.
“(Pembangunan SKPT) Sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan SKPT di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan yang telah ditetapkan pada September 2017,” ucap susi di Pantai Batu Sindu, Natuna, Minggu (28/01).
Negara Jepang berencana memberikan hibah pembanguna Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di beberapa titik di Indonesia. Hibah ini diberikan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) yang bergerak di bidang human security dan quality growth.
Di sela kegiatannya meninjau pembanguna SKPT Natuna di Selat Lampat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (28/01) lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga meninjau lokasi yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan SKPT hibahan Jepang.
“Jadi di Natuna nanti ada dua SKPT, satu yang kita buat dan satu lagi yang dihibahkan oleh Jepang,” ungkap Menteri Susi kepada awak media di Pulau Batu Sindu, Minggu (28/01).
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, Menteri Susi dan pihak Jepang telah sepakat untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan SKPT. Selain itu, Jepang juga akan dilibatkan dalam pengawasan kualitas ikan yang masuk ke SKPT. Adapun pendistribusian ikan yang masuk seluruhnya akan menjadi wewenang pihak Indonesia.
“Mereka bermaksud berdagang, beli ikan dari kita. Dan mereka akan mendampingi dari sisi kualitas, ikannya mesti bagus, ukurannya jelas, packaging juga,” imbuh Sjarief.
Sejauh ini KKP masih melakukan riset terhadap lokasi yang nantinya akan dibangun SKPT. Selain di Natuna, SKPT hibah Jepang rencananya juga akan dibangun di Morotai, Saumlaki, Sabang, Moa, dan Biak Numfor. (Dhiwa Lanthika Gamandaru/AFN)
Lokasi SKPT Natuna dibangun di Selat Lampa dengan lahan seluas 16,8 hektar (Ha). Di lokasi tersebut dibangun kios BBM, Gudang Pengelola Bersama, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pusat perbaikan jaring, mesin dan cadangan, toilet umum, cold storage, pabrik es, air bersih, dan SPBM. Dengan pembangunan tersebut diharapkan agar pihak asing sadar bahwa pulau terluar Indonesia memiliki kegiatan ekonomi dan kesejahteraan yang baik sehingga tidak ada klaim asing atas kedaulatan wilayah Indonesia.
Kedatangan Susi ke Natuna ini juga memastikan agar tangkapan ikan nelayan Natuna dapat dijual dan didistribusikan ke SKPT. Dengan pendistribusian langsung ke SKPT diharapkan harga jual tangkapan ikan akan meningkat. Untuk mendukung kemudahan pendistribusian, KKP juga memberikan bantuan berupa kapal angkut bagi nelayan yang berlokasi jauh dari SKPT.
Selain untuk memberikan fasilitas kepada nelayan, pembangunan SKPT Natuna juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di pulau terluar Indonesia.
“Pulau terluar itu kita bangun, supaya masyarakat tidak merasa terasing, jauh dari pusat pemerintahan tidak diperhatikan. Yang kedua, dari sisi kedaulatan pulau terluar ini titik yang penting, makanya kehadiran pemerintah harus ditingkatkan, paling tidak masyarakat di sini merasa bukan tidak diperhatikan. Jangan sampai mereka tidak merasa bangsa Indonesia lagi, jangan sampai,” tegas Menteri Susi. (***)
