Cilacap – Kredit di sektor kelautan dinilai masih berisiko tinggi untuk perbankan. Hal ini karena, nelayan yang menjadi debitor hanya mengandalkan kondisi cuaca untuk aktivitas melaut dan ini disebut berisiko menjadi kredit bermasalah.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meminta perbankan agar tidak takut lagi menyalurkan kredit ke nelayan.
“Saya kasih tahu ke perbankan, tidak usah takut lagi kasih kredit ke nelayan, karena mereka bisa bayar,” kata Susi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Cilacap, Jawa Tengah, Senin (14/8/2017).
Dia mengatakan, saat ini nelayan sudah memiliki hasil laut yang melimpah jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
“Jadi pak saya minta kapal besar yang melaut harus masuk ke pelelangan di daerah asal agar ada perputaran uang,” ujar Susi.
Dalam hal permodalan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satuan Kerja Badan Layanan Umum KKP, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) menyiapkan program untuk membantu nelayan memperoleh akses permodalan.
LPMUKP juga bersinergi dengan dua bank BUMN yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) untuk menyalurkan pembiayaan bagi nelayan di Cilacap.
Dia mengatakan hingga saat ini nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan sulitnya akses permodalan, terutama dalam mendapatkan kredit.
Jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan akan lebih maju. Program ini merupakan suatu usaha untuk mengimplementasikan nawacita yang dituangkan dalam visi dan misi KKP untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan dengan misi pemberdayaan, daya saing, kemandirian dan keberlanjutan usaha.
“Targetnya kejayaan kelautan dan perikanan Indonesia dapat terwujud,” ujarnya.
