KBRN, Cilacap : Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta agar program Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) tepat sasaran dan melindungi para nelayan.
Hal itu disampaikan Susi pada acara Sinergi Kementrian dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, di Pelabuhan Perikanan Cilacap, Senin (14/8/2017).
“Pemerintah berharap program BLU ini akan bisa menyentuh masyarakat para pelaku usaha perikanan maupun para nelayan” tegas Susi.
Untu itu, lanjut Susi, KUD Mino Saroyo Cilacap harus menjadi koperasi yang mengayomi seluruh nelayan di kabupaten Cilacap, terutama para nelayan kapal-kapal di bawah 30 Gross Ton (GT) dan yang lebih khusus lagi nelayan yang di bawah 10 Gross Ton (GT).
“Kita harus bisa membantu nelayan ini mentas, menjadi nelayan-nelayan kapal besar. Tidak boleh kapal besar itu menjadi milik kelompok tertentu saja. Pemerintah sudah berkomitmen, laut Indonesia harus menjadi masa depan bangsa kita, dengan menerapkan kebijakan yang berkeadilan, kebijakan yang mendukung pemerataan,” jelasnya.
Sinergi lima kementerian ditandai penandatanganan kerjasama pengelolaan dana bergulir LPMUKP antara Direktur LPMUKP, Syarif Syahrial dengan pelaku usaha Kelautan Perikanan.
Masing-masing KUD Mino Saroyo Cilacap menerima Rp 5 milyar, Koperasi Wisata Mina Bantul, Yogyakarta menerima Rp 3 milyar, Koperasi Inka 7 Bantul, Yogyakarta senilai Rp 2 milyar, dan P2MKKP Bening Jati, Bogor mendapatkan Rp Rp 3 milyar.
Susi menyatakan, bantuan keuangan inklusif yang digulirkan pemerintah ini bertujuan membantu pelaku bisnis mikro termasuk nelayan dan petani, yang selama ini tidak bisa mengakses dana perbankan.
“Kita harapkan dengan bunga murah di bawah 6 persen, supaya masyarakat bisa menyimpan hasil untuk sendiri dan mengembalikan juga lebih mudah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Susi juga melakukan komunikasi melalui video conference dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Bogor, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Cawang Jakarta Timur, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Bojonegoro, serta Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dan beberapa kepala daerah.
Ketua KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto menyatakan hingga saat ini memiliki lebih dari 8.300 anggota.
Sehingga, kata Untung, bantuan dana bergilir senilai Rp 5 milyar baru diperuntukkan 1.400 anggota dengan nilai pinjaman mulai Rp 3 juta.
“Kami berharap ada tambahan bantuan dana dari pemerintah sehingga semakin banyak anggota yang mendapatkan manfaat dari progrma ini” ujarnya.
