Kota Gorontalo – Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) siap memberikan akses modal untuk koperasi nelayan di Kota Gorontalo. Permodalan ini sebagai dukungan pemberdayaan masyarakat dalam langkah percepatan pelaksanaan Program Prioritas Penangkapan Terukur Berbasis Kuota.
“Kami ingin memberdayakan nelayan dari kelembagaan koperasinya karena koperasi mewakili kepentingan orang banyak,” kata Dede Solehudin, Kepala Subdivisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha LPMUKP dalam acara Temu Teknis Akses Permodalan LPMUKP untuk Koperasi Nelayan, Rabu (22/6/2022).
Dede juga mengungkapkan melalui program ini diharapkan nelayan-nelayan kecil atau nelayan tradisional yang wilayah penangkapannya kurang dari 12 mil, tidak kalah dengan pengusaha besar. Di kesempatan yang sama Sitti Sabariah Machmud, Kabid. Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo memiliki potensi perikanan tangkap yang besar. Hal ini tidak lepas dari wilayah Gorontalo yang masuk ke dalam dua Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan (WPP), yaitu WPP 715 dan WPP 716. WPP 715 meliputi perairan Teluk Tomini sampai Perairan Laut Seram, sedangkan WPP 716 meliputi Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik bagian utara Pulau Halmahera dan Irian Jaya.
Sitti pada kesempatan yang sama juga mendorong nelayan bergabung dalam koperasi. “Untuk kapal ukuran 5GT ke atas yang ingin masuk ke wilayah 12 mil ke atas diarahkan ke koperasi, izinnya izin koperasi, SIUP-nya atas nama koperasi,” ujarnya kepada para nelayan yang hadir sebagai peserta.
Adanya fasilitas permodalan LPMUKP untuk koperasi nelayan mendorong munculnya usaha baru, seperti depo bahan bakar minyak (BBM), cold storage, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Majunya usaha tersebut tentunya berbanding lurus dengan peningkatan pemasukan koperasi sehingga anggotanya semakin sejahtera.
Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan komitmen Indonesia dalam implementasi ekonomi biru (blue economy) dan peningkatan kontribusi kelestarian ekosistem laut dunia. Adapun aspek ekonomi dan ekologi yang menjadi pertimbangan kebijakan ini, yaitu kesehatan laut, lapangan pekerjaan, peluang investasi, ekonomi nasional, dan kesejahteraan masyakarat.
