Ternate – Memiliki kondisi geografis kepulauan, Maluku Utara memiliki potensi besar usaha kelautan dan perikanan. Salah satunya usaha galangan kapal yang dilakoni Muhamad Safei di Ternate memberikan hasil miliaran rupiah.
“Kita mendekati Rp1 Miliar pertahun sudah potong (upah) pegawai dan operasional, kurang lebihnya segitu,” ucapnya.
Pria yang akrab dipanggil Apin itu mengatakan, dulunya ia hanya seorang pekerja di tempat usaha galangan kapal. Kemudian memberanikan diri untuk membuka usaha serupa karena melihat peluang tingginya kebutuhan kapal untuk transportasi dan penangkapan ikan di sana. Ia juga termotivasi untuk mendukung program pemerintah dalam hal penyaluran kapal ke nelayan-nelayan di pesisir.
Pada tahun ini saja, kurang lebih 200 unit kapal berhasil dibuat dari galangan kapal milik Apin. Pesanan banyak datang dari dinas, ada pula dari swasta perorangan dengan ukuran yang bervariasi. Antara lain, kapal 2-3GT sebanyak 160-an unit, kapal cepat (speed boat) 3 unit, dan kapal latih ukuran 29GT untuk sekolah kejuruan sebanyak 2 unit.
“Terus ada pesanan kapal 30GT dari Ternate juga, yang lain-lain ketinting 1,5GT itu ada beberapa unit dari perorangan dan dinas juga,” imbuhnya.
Kapal-kapal tersebut dikirim ke berbagai wilayah di Ternate, maupun lintas pulau seperti Halmahera dan Pulau Morotai.
Untuk menjalankan usahanya, Apin didukung oleh karyawan yang ahli dalam pembuatan kapal. Rata-rata mereka bekerja dengan sistim borongan, satu tim mengerjakan satu paket pekerjaan, misalnya 10 kapal, 15 kapal, dan sebagainya. Cara ini dilakukan agar karyawan lebih fokus sehingga pesanan kapal selesai tepat waktu.
“Mereka per tim 5-10 orang, rata-rata harga borongan per unitnya sampai Rp7 juta, itu ukuran 2-3GT 3 hari sudah selesai,” terangnya.
Tidak hanya itu, Apin juga memiliki 2 orang karyawan tetap yang bertugas sebagai supervisor dan 1 orang untuk quality control. Bahkan ada pula mahasiswa perkapalan dari universitas di Ambon yang menjadi pekerja lepas untuk membantu penyusunan rencana kerja sampai metode pelaksanaan di lapangan.
Usaha galangan kapal tersebut tentu membutuhkan modal yang besar mulai dari pembelian material dan mesin, biaya operasional, hingga gaji karyawan. Terlebih sebagian besar kebutuhan pembuatan kapal didatangkan dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sehingga membutuhkan biaya kirim yang tidak sedikit.
Melihat besarnya kebutuhan usaha bidang kelautan dan perikanan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun turun tangan memberikan fasilitas permodalan yang dapat diakses melalui satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
