Bitung – Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan pinjaman modal kepada kelompok nelayan dan pembudidaya di Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan ini sebagai solusi bagi pelaku usaha perikanan bertahan maupun mengembangkan usaha di tengah Pandemi Covid-19.
“Penyerahan bantuan modal usaha diberikan kepada beberapa penggiat usaha kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara, antara lain dari Kota Bitung, Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Minahasa Utara,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Tb Haeru Rahayu pada kunjungan kerja, Sabtu (10/4/2021).
Dalam kunjungan kerja tersebut, LPMUKP diwakili Yulhendri Suryansyah selaku Kasubdiv Kemitraan dan Pendampingan Usaha. Hadir pula sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI yang tengah melakukan reses ke daerah asal perwakilan mereka.
Selain menyalurkan pinjaman modal, kunjungan kerja bersama ini bertujuan melihat potensi perikanan masyarakat setempat. Pinjaman modal yang diberikan mencapai Rp5,27 miliar terbagi untuk 6 pelaku usaha dengan 87 orang pemanfaat, berguna memacu tumbuhnya kegiatan dari kelompok nelayan dan pembudidaya setempat.
Para pejabat KKP beserta sejumlah Anggota Komisi IV DPR juga menyempatkan diri meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bitung. Mereka mengapresiasi kinerja pengelola pelabuhan dalam melayani masyarakat nelayan maupun pelaku usaha yang berimbas pada peningkatan produksi perikanan tangkap setiap tahunnya.
Realisasi nilai produksi perikanan tangkap di PPI Bitung periode 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata 11,60% per tahun. Nilai strategis PPI Bitung tersebut didukung oleh potensi sumber daya ikan yang melimpah dari WPPNRI 715, 716, dan 717, dengan komoditas ikan bernilai tinggi, seperti tuna, cakalang, dan tongkol.
Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits Lessnussa yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut, menjelaskan data 2020 menunjukkan volume produksi perikanan tangkap di PPI Bitung 53.462.312 kg. “Dari volume itu, nilai produksinya sekitar Rp1,1 triliun,” ujarnya.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjadikan subsektor perikanan tangkap sebagai pendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peningkatan PNBP ini menjadi salah satu dari tiga program terobosan KKP periode 2021-2024.
KKP menargetkan jumlah PNBP dari subsektor perikanan tangkap meningkat menjadi Rp12 triliun, dari sebelumnya diangka ratusan miliar. Guna mendukung implementasi program terobosan tersebut, KKP melaksanakan pilot project digitalisasi pelabuhan perikanan sebagai langkah awal.
