Buleleng – Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) kembali menyalurkan permodalan kepada pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan yang ada di Buleleng, Bali. Penyerahan modal tersebut sebagai dukungan untuk program pemberdayaan masyarakat di lokasi Reforma Agraria.
“Program pemberdayaan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini (Desa Sumberklampok). Saya yakin program ini akan berhasil dan menjadi inspirasi untuk daerah lain,” ujar Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan dalam acara Penyerahan Integrasi 21 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian untuk Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Selasa (21/6/2022).
Moeldoko menegaskan bahwa Reforma Agraria bukan hanya pemberian hak atas tanah, melainkan juga pemberdayaan. Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Jokowi, bahwa tanah yang sudah diberikan harus lebih produktif sehingga memberikan hasil untuk kehidupan masyarakat. Untuk Desa Sumberklampok sendiri, Pemerintah telah menyerahkan 1.613 sertifikat untuk 912 kepala keluarga (KK).
Dalam acara ini, sebanyak tiga pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terdiri dari pembudidaya udang vaname, pemasar hasil laut, dan usaha garam rakyat mendapatkan modal LPMUKP. Akses permodalan merupakan salah satu dari sebelas kegiatan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Reforma Agraria, yakni rangkaian pelatihan masyarakat perikanan dan kelautan, penyuluhan kepada kelompok-kelompok utama, bantuan bioflok, pendidikan vokasi, sosialisasi dan pembinaan kelompok, dan pelatihan budidaya rumput laut lobster dan sistim bioflok.
Tak hanya KKP, ada juga empat kegiatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), lima kegiatan Kementerian Pertanian (Kementan), satu kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta pemetaan sosial dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN).
Menutup penyerahan program pemberdayaan ini adalah Deklarasi Bersama Kampung Reforma Agraria antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai wujud komitmen untuk berkolaborasi mewujudkan Program Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat.
