Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya melakukan peningkatan produktivitas pergaraman nasional. Hal ini sebagai tindaklanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Berbagai langkah strategis dilakukan KKP, diantaranya berkordinasi dengan pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan produksi, memaksimalkan peran koperasi, mendorong pemanfaatan teknologi, hingga menjalin kerjasama dengan lembaga negara lainnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggo pada pertengahan November lalu secara langsung melakukan koordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pertemuan dilakukan membahas pengembangan lokasi tambak garam prioritas dari wilayah Oeteta dan Merdeka di Teluk Kupang sehingga produksi garam semakin tinggi.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Menteri Trenggo juga berdialog dengan petambak garam setempat dan menegaskan salah satu fasilitas yang disediakan KKP terkait permodalan melalui Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
“KKP memiliki berbagai instrumen salah satunya adalah BLU (LPMUKP) dimana kita bisa memberikan pinjaman modal sepanjang masyarakat yang bekerja dan mengerjakan (tambak garam) adalah penduduk asli sini, jangan dari luar ya. Ini akan kita diskusikan dengan Pak Gubernur mekanisme terbaiknya seperti apa. Saya harap bukan hanya produksi, namun sampai pada end product bisa dilakukan di NTT,” ucapnya.
KKP juga menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi garam rakyat. Seperti Koperasi Garam Inti Rakyat di Indramayu Jawa Barat, semula hanya kelompok petambak garam namun berkembang semakin besar. Saat ini lahan yang dikelola seluas 400 ha tersebar di 4 desa dalam 1 kecamatan, yaitu Krangkeng, Luwung Gesik, Kalianyar, Tanjakan.
Kepada Garam Inti Rakyat, KKP mempercayakan pengelolaan Gudang Garam Nasional (GGN) dan washing plant (alat pencuci garam) sehingga memberikan nilai tambah pada garam yang dihasilkan. Dengan alat ini, kadar NaCL garam dapat ditingkatkan hingga 97% dan warnanya menjadi lebih putih.
Tidak hanya itu, petambak garam pun diajak untuk memanfaatkan teknologi untuk pemasaran secara online. “Penjualan lewat online itu sangat bagus. Kita harus dorong agar tidak ada tengkulak,” ujar Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan ke Kampung Garam Kebumen di Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit.
Langkah lain dilakukan KKP untuk mempercepat terwujudnya kemandirian garam nasional, yakni dengan memanfaatkan hibah tanah seluas 4,49 ha dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mewakili Menteri, Antam Novambar Sekretaris Jenderal KKP menyampaikan bahwa di atas lahan tersebut akan dibangun gudang dan pabrik pengolahan garam rakyat.
Antam menambahkan bahwa pembangunan gudang dan pabrik pengolahan garam rakyat tersebut merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo, sebagaimana tertuang dalam risalah Rapat Terbatas Nomor: R-0212/Seskab/DKK/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Percepatan Penyerapan Garam Rakyat. Presiden Joko Widodo meminta agar mempercepat integrasi dan ekstensifikasi lahan garam, penggunaan inovasi teknologi produksi, terutama washing plant dan gudang penyimpanan garam, serta hilirisasi industri garam.
