Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) menunjukan komitmennya dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan rumput laut di Kabupaten Wakatobi. Komitmen ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Pemerintah Daerah Wakatobi pada Sabtu, (16/9/2023).
Kegiatan FGD ini menjadi langkah strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi berkelanjutan di daerah tersebut. Dalam upayanya menuju struktur ekonomi yang lebih maju, Kabupaten Wakatobi berfokus pada pengembangan rumput laut.
Direktur Usaha dan Investasi Direktorat PDSPKP KKP, Catur Sarwanto, menjelaskan tujuan utama dari FGD ini adalah merinci proses bisnis. Melalui kolaborasi dengan tujuan menguatkan kelembagaan dan pengembangan usaha pengolahan rumput laut diharapkan tercipta.
“Sasarannya adalah pelaku mikro, kecil, dan menengah agar dapat terus mendorong pertumbuhan usaha pengolahan rumput laut,” terangnya.
Bupati Wakatobi, H. Haliana, dalam sambutannya mengapresiasi pilihan KKP menjadikan Wakatobi sebagai pusat pengembangan investasi usaha rumput laut. Dengan 95,4% wilayahnya yang merupakan lautan, potensi besar untuk usaha rumput laut di daerah tersebut menjadi sangat jelas.
Haliana pun berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi pemda dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa perkembangan produksi rumput laut terus menunjukkan pertumbuhan yang positif.
“Pada 2022, produksinya mencapai 3.951,41 ton rumput laut kering, dan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin besarnya antusiasme masyarakat dalam berbudidaya rumput laut,” tambahnya.
Lebih lanjut untuk mendorong percepatan pengembangan rumput laut, KKP juga turut menyiapkan dukungan modal usaha. Dengan akses permodalan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) ini diharapkan akan menciptakan dampak positif bagi masyarakat lokal.
“Penyaluran pinjaman modal dari LPMUKP ke Kab. Wakatobi yang terbesar ada pada Sektor Pengolahan dan Pemasaran yaitu 60,18%. Maka kegiatan yang dibuat Ditjen PDS ini sudah tepat sekali. Maka setelah ini diharapkan lebih banyak lagi wirausaha baru yang mengajukan pinjaman ke LPMUKP,” pungkas Deby Tim pelaksana program prioritas kampung budidaya LPMUKP.
